Checklist Legal Audit Pembuktian Dugaan KKN Di Tubuh Perusahaan Perkebunan PT Sumatera Anugerah Jaya

السلام عليكم ورحمةالله وبر كا ته       


Dasar Dasar dan koornologhis Penyelidikan ??
PT : SUMATERA ANUGERAH JAYA

DEREKSI : BAPAK YASIN CANDRA

MENEGER : BAPAK LISON

HUMAS : BAPAK TASTREP

MENEJEMEN : JON HERI

Alamat : PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Di lokasi Perkebunan Di Desa Lebuk Karet dan Desa Meranti. 

Kecamaten : Suak Tapeh 

Kabupaten : Banyuasin Sum-Sel
PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit + Karet. 

Luas Lahan Perkebunan PT SUMATERA ANUGERAH JAYA ± 900 – 1200 H di wilaya 2 (dua) desa ,Desa lebuk karet dan Desa Meranti.
PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Menggunakan Tenaga Kerja Sebanyak : .. Org
PT Sumatera Anugerah Jaya, SEBAGIAN Besar SUDA PRODUKSI Kelapa Sawit dan Karet nya 
Hasil Kelapa Sawit : ..Ton/ Bulan 

Di Jual ke PT : …… di Kab Lebuk linggau

Hasil Karet Nya : 30-50 Ton/ Bulan di jual 

PT : ….. di Kab Muba.

Senin tgl 1 Agustus 2016 ‘ sms Pimpinan DPRD BA Bapak Heryadi guna memberi tahukan temuan tsb ,Mau ketemu Beliu tetapi berhalang,ngan karna beliu Ada pengecekan PDAM Di Kec Pengumbuk yg tidak Beroprasi dengan Maxsimal ( PLN )
Rabu tgl 3 agustus 2016 Saya Sms Pak heryadi : 

Pak Woh Sejau ini Saya Sangat Menghargai Pak Woh Menyangkut Suatu Usaha Perkebunan Kelapa Sawit+Karet di atas tanah ( lahan ) Wilaya Desa lebuk karet dan Desa Meranti. Menurut Hasil Impestigasi Kawan2 di lapangan Luas lahan tsb {± 900 – 1200 H } Yg identitas kepemilikan nya Masi blum tau pasti Saya suda berupaya Untuk mencari Kontak BAPAK YASIN CANDRA ,yg memiliki perkebunan tsb “melalui Humas nya tapi tidak di gubris Maka nya Saya mengabari Pak Woh Dulu Sebelum Melanjut kan Langka Selanjut nya’
Mohon Petunjuk dan Arahan nyo Pak Woh

Belum ada Tanggapan”
Kamis tgl 4 agustus 2016 

Ke Lokasi langsung ambil photo dan Menemui Humas PT SAj : Pak Tasref Di Tempat Kediaman nya Di Desa Meranti. 

Menurut Keterangan Pak Tasref Selaku humas PT SAJ ,Menerang kan Kalau luwas PT SAJ ± 900 H di atas tana wilaya desa Lebuk karet dan Desa Meranti..Beliu mengakui Juga Kalau Prusahaan Tersebut Belum di lengkapi Izin resme Izin Lokasi ,SK HGU dan UKL,UPL.
PT SAJ SEBAGIAN SUDA PRODUKSI Kelapa Sawit dan Karet nya 

Hasil Kelapa Sawit Nya : …….. Ton/ Bulan 

Di Jual ke PT : …… di Kab Lebuk linggau

Hasil Karet Nya : 20-30 Ton/ Bulan di jual 

PT : ….. di Kab Muba.
Pak Tasrep pun menjelas kan PT SAJ , mendapat kan Lahan Dari hasil Pembelian Dari Kepala desa Desa Lebuk karet dan Kepala desa Desa meranti dan Masyarakat Yang memiliki Surat kepemilikan dari Pemerinta Setepat.. Di tambah kan lagi Oleh Bapak Humas “Sedikit Sedikit, Kalau ada masala ( Sengketa tanah ) Pihak Perusahaan Langsung Telpon memintak bantuan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin..Sambil tersenyum tipis 
Rabu 10 Agustus 2016 Saya Datang Ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Banyuasin Tetapi saya tidak Mendapat kan penjelasan Di karna kan Kepala dinas Nya Suadak dan Bapak Aidil tidak ada di Kantor

Kamis 11 Agustus 2016 

Melalui Sms Pak Heryadi Wakil ketua DPRD BA 

Saya Sms Pak Heryadi : 

Tadi Rencana Mau Ngadap Kando Kebetulan Kando lgi banyak Tamu Ado yg Pengen Dindo Bincang kan Samo Kando Menyangkut Oprasional Perusahaan Perkebunan PT SAJ ,Sumatera Anugerah Jaya yang berada Di desa lebuk karet dan desa Meranti.
Heryadi Membalas Sms Saya : 

Dd kalu masalah perusahaan di desaku,,,tanye kades bae,,,die lebih tahu,,,kk tdk ikut campur dan tdk tahu persih,,,,ape masalahnye’
Senin 15 Agustus 2016 

Saya impormasi kan Permasala han PT SAJ ke Kejari,Kapolres dan KPK dengan Isi Sms nya : 

(( Assalam..Mohon di tindak Secara hukum SeCepat Cepat Nya Bapak Kejari Mengenai Kasus Murni KKN Yang Di Lakukan Oleh Oknum Pejabat Kab Banyuasin Sum-Sel…Ada nya Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit + Karet ( Suda produksi ) PT SUMATERA ANUGERA JAYA . Tepat nya Di Desa Lebuk Karet Dan Desa Meranti Kecamatan Suaktape Kabupaten Banyuasin Sum-Sel..Perusahaan Tsb Sama sekali Tidak mengantongi Izin Resmi dll Ketentuan Dan peraturan Yang Berlaku..))
Tahapan Penyelidikan dan Pembuktian Dugaan KKN Atau dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Di lakukan atau,dan Yang terkait perusahaan perkebunan Kelapa Sawit Dan Karet. PT Sumatera Anugerah Jaya. Yang Berada di Wilaya Desa Lebuk Karet dan Desa Meranti Kec Suak Tape Keb Banyuasin Sum-Sel.

PT : SUMATRA ANUGRA JAYA

DEREKSI : BAPAK YASIN CANDRA

MENEGER : BAPAK LISON

HUMAS : BAPAK TASTREP

MENEJEMEN : JON HERI
Alamat : PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Di lokasi Perkebunan Di Desa Lebuk Karet dan Desa Meranti. 

Kecamaten : Suak Tapeh 

Kabupaten : Banyuasin Sum-Sel
PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit + Karet. 
Luas Lahan Perkebunan PT SUMATERA ANUGERAH JAYA ± 900 – 1200 H di wilaya 2 (dua) desa ,Desa lebuk karet dan Desa Meranti.
PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Menggunakan Tenaga Kerja Sebanyak : .. Org
PT Sumatera Anugerah Jaya, SEBAGIAN Besar SUDA PRODUKSI Kelapa Sawit dan Karet nya 
Hasil Kelapa Sawit Nya : … Ton/ Bulan 

Di Jual ke PT : ….. di Kab Lebuk linggau

Hasil Karet Nya : 30-50 Ton/ Bulan di jual 

PT : ….. di Kab Muba.

Riwayat penelusuran :

Kamis tgl 4 agustus 2016 Ke Lokasi langsung ambil photo dan ketemu 

Pak Tasref Humas PT Sumatera Anugerah Jaya. Di Tempat Kediaman nya Di Desa Meranti. Menurut Keterangan Pak Tasref Selaku humas PT SAJ .Menerang kan Kalau luwas PT SAJ ± 900 H di atas tana wilaya desa Lebuk karet dan Desa Meranti..Yang Berbentuk Sertepikat Baru : 120 H.

Beliu mengakui Juga Kalau Prusahaan Tsb Belum di lengkapi Izin resme UKL UPL . Pak Tasrep pun menjelas kan PT SAJ , mendapat kan Lahan Dari hasil Pembelian Dari Kepala desa Desa Lebuk karet dan Kepala desa Desa meranti dan Masyarakat Yang memiliki Surat kepemilikan dari Pemerinta Setepat.

Di tambah kan lagi Oleh Bapak Humas “Sedikit Sedikit, Kalau ada masala ( Sengketa tanah ) Pihak Perusahaan Langsung Telpon memintak bantuan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin..Sambil tersenyum tipis 

Uraiyan Peninjauwan :

Memahami dan memantau pelaksanaan peraturan dan hukum oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kab Banyuasin Sum-Sel Indonesia
Mendukung advokasi mendorong perubahan sosial menuju keadilan ekologis bersama masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, dan buruh dalam sistem pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan, berkelanjutan dan bertanggung jawab di Khusus nya Kab Banyuasin.
disunting oleh :
    “MBM”
  Roni Paslah.

MBM 17 Agustus 2016

Masyarakat Bayuasin Menggugat.

Tahapan dan Panduan Penyelidikan :

Memahami dan memantau pelaksanaan peraturan dan hukum oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kab Banyuasin
Diterbitkan oleh:

MBM Pengkalan Balai Kab Banyuasin Sum-Sel.

Phone: +6282280023160

Website: https://ronihalix2014.wordpress.com

Email: mbm.menggugat99@gmail.com
Cetakan pertama,17 Agustus 2016
Disunting oleh : Masyarakat Banyuasin Menggugat

    

       “MBM”
     Roni paslah

“Mendukung advokasi perubahan sosial menuju keadilan ekologis bersama masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, dan buruh dalam sistem pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan, berkelanjutan dan bertanggung jawab di Kab Banyuasin Sum-Sel”

BAGIAN PERTAMA :

Sampai dengan Desember 2011 tercatat 663 kasus konflik perkebunan kelapa sawit._ Biasanya jumlah tersebut adalah angka tercatat berdasarkan amatan maupun investigasi lembaga pencatat. Dan oleh karena itu selalu ada ”the dark number” yang merupakan konflik-konflik yang tidak teramati atau terinvestigasi sehingga tidak nampak dalam database. Dengan begitu, jumlah konflik perkebunan kelapa sawit yang sebenarnya akan lebih banyak dari jumlah 663 kasus.
Terlepas dari jumlah kasus yang tercatat, tidak diragukan bahwa pembangunan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit memunculkan konflik dalam berbagai wujud antara masyarakat dengan badan-badan usaha baik milik negara maupun swasta. 

Situasi tersebut dapat dijelaskan secara teori maupun kenyataan di lapangan. Secara teoritis, pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat memerlukan tanah dalam skala mega hektar sebagai faktor produksi utama, sementara disisi lain apa yang disebut sebagai tanah yang langsung dikuasai negara_ tidaklah sebanyak tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat_. Kenyataan inilah yang menyebabkan tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat pun diincar untuk dijadikan lahan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam situasi itulah konflik-konflik itu bermula yang kemudian berkembang dengan varian-varian sebab, akibat, maupun dampaknya.
Konflik yang mengiringi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat erat dengan persoalan tanah. Tanah sebagai faktor produksi utama wajib ada sebelum kebun sawit dibangun. Akan tetapi tanah yang dibutuhkan oleh usaha perkebunan kenyataannya berada dalam penguasaan masyarakat, terutama masyarakat adat. Lebih-lebih, masyarakat adat bukan hanya meyakini dirinya sebagai penguasa tanah, tetapi sebagai pemilik tanah atas dasar hukum adat yang mereka jalankan sehari-hari, sehingga cukup kuat untuk dipertahankan kepenguasaan dan atau kepemilikannya. Namun, karena aturan dan kebijakan pemerintah mengatakan sebaliknya, bahwa pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit adalah untuk dan demi kepentingan nasional, tanah-tanah yang dipertahankan oleh masyarakat itu, dicarikan ’jalan’ melalui sejumlah peraturan dan kebijakan, agar bisa diambil alih untuk pembangunan kebun sawit. Akibatnya, banyak tanah-tanah dalam penguasaan dan atau pemilikan masyarakat yang diambil alih baik melalui cara-cara kekerasan maupun dengan tipu daya informasi. Berbagai skema kerjasama pun dirumuskan untuk memudahkan proses pengambi-alihan tanah dari masyarakat, antara lain skema inti-plasma, koperasi, jual beli, konsolidasi tanah maupun kompensasi.

Temuan Penyimpangan Penyimpangan Yang Sangat Mengejut Kan :

Di Tegah Erah Repolusi Mental Yang Di Canang Kan Bapak Presiden “BAPAK IR H JOKO WIDODO” 

Gunah Untuk Memerangi Tindak kejahatan Yang Mamber One Saat ini Ialah ??  

KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME KKN

Namun Fakta Dan Bukti Di Lapangan nya Berbanding Terbalik dengan Kometmen Pemerintah Khusus nya Kab Banyuasin 

Dengan Ada nya Temuan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit + Karet..

PT SUMATERA ANUGERAH JAYA..

Tepat nya Di Wilaya Desa Lebuk Karet dan Desa Meranti Kacamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin,Sum-Sel.
Dari Temuan Tersebut Sangat Jelas menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengalami persoalan serius dan sebagian besar mengalami konflik atas tanah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat merasa ditipu dan dijebak dalam kesepakatan melalui janji-janji palsu serta mengabaikan suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dan dari sekian banyak penyimpangan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, persoalan hukum yang paling serius adalah 

1) hak ulayat tidak diakui; 

2) perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa ijin dari pemerintah; 

3) informasi tidak diberikan kepada komunitas; 

4) kesepakatan tanpa perundingan; 

5) pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah; 

6) pembayaran kompensasi tidak dilakukan; 

7) keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; 

8) kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun;

 9) petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas; 

10) AMDAL terlambat disusun; 

11) lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan; 

12) penolakan masyarakat diredam melalui kekerasan dan pengerahan aparat; dan 

13) terjadi pelanggaran HAM serius. (Marcus, dkk, 2006)

PT SUMATERA ANUGERAH JAYA TERGOLONG DALAM KATEGORI MELAKUKAN ??

1) hak ulayat tidak diakui; 

2) perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa ijin dari pemerintah; 

3) informasi tidak diberikan kepada komunitas; 

4) kesepakatan tanpa perundingan; 

5) pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah; 

6) pembayaran kompensasi tidak dilakukan; 

7) keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; 

8) kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun;

10) AMDAL terlambat disusun; 

11) lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan; 

12) penolakan masyarakat diredam melalui kekerasan dan pengerahan aparat; dan 

Dari Permasaalaan Permasaalaan Perusahaan”Perkebunan Di Kabupaten Banyuasin Sum-Sel yang diteliti secara empirik, ternyata tidak sedikit perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi berbagai syarat dan kewajiban hukum sesuai aturan yang berlaku. Meskipun begitu, sebagian besar telah melakukan serangkaian tindakan operasional dalam rangka pembangunan perkebunan sawit. 
1) PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Mengenai Hak Guna Usaha (HGU) ( x )
2) PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Izin Lokasi dalam membangun kebun ( x )
perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan pada saat pemberian Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)_.

Menurut hukum dengan logika penalarannya yang positif, perusahaan-perusahaan yang demikian terbilang tidak memiliki keabsahan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengoperasionalkan perkebunan sawit sebelum dipenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Karena, sebagaimana diketahui dalam setiap SK HGU ada klausul yang menyatakan bahwa apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak dipenuhi, maka SK HGU batal dengan sendirinya. Jika SK HGU tersebut secara hukum batal, maka seluruh kegiatan usaha harus dihentikan demi hukum, karena sudah tidak ada lagi alas hak yang menjadi dasar hukum pengoperasian perusahaan. Namun pada kenyataannya di lapangan, perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya tetap menjalankan operasi perkebunan Seperti PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Yang Kita temukan Saat Ini 

Adapun Pihak Pihak Yang Menjadi Bagian Dari Perbuwatab PT SUMATERA ANUGERAH JAYA Yang Suda Terang Terangngan, Melanggar Hukum atau Melawan hukum Dan Undang Undang Sehingga Berakibat ?? Merugi Kan Negarah ( Aset Daerah dan Ratribusi Dari sektor perdagangan dan Perkebunan )
Ini Suatu Contoh Kecil Gambaran Penanganan Dan Penegaan hukum Di Kabupaten Banyuasin Sum-sel Sangat La Buruk Sekali.

Oknum Oknum Yang Terlibat Dalam Kasus Ini Adalah ??

1 PT SUMATERA ANUGERAH JAYA

2 BUPATI BANYUASIN

3 KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB BANYUASIN

4 KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KAB BANYUASIN

5 KEPALA BADAN PERTANAHAN KAB BANYUASIN

6 PIMPINA KOMISI 2 DPRD KAB BANYUASIN

7 KEPALA DINAS LINGKUNGA HIDUP KAB BANYUASIN.
Berangkat dari penelitian empirik yang telah dilakukan, MBM Masyarakat Banyuasin Menggugat.
memandang perlu : 

Sebuah upaya tindak lanjut Supremasi Hukum ( Rule Of Law )Pelanggaran Pelanggaran Yang Selalu Terjadi Yang Di Lakukan Oleh Pihak Pihak Perusahaan Perkebunan Di,Dalangi Oleh Oknum Pejabat Pemerintah Yang Berkapasitas Di dalam Urusan Tersebut 
Tuntutan Penegaan Hukum : 

SAYA Mewakili Seluruh Masyarakat Banyuasin Menggugat. Meminta Kepada Aparat Penegak Hukum Yang Terkait ??

KHUSUS NYA KEPADA :

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK..REKUBELIK INDONESIA 

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REKUBELIK INDONESIA.

KAPALA KEPOLISIAN REKUBELIK INDONESIA.

UNTUK SEGERAH MENINDAK TEGAS PELAKU KEJAHATAN TERSEBUT,KEMISKINAN, KESENSARAAN DAN SEGALA BENTUK PENDERITAAN RAKYAT”DI TIMBUL KAN OLEH TINDAKAN TERSEBUT.

DI NEGARA YANG SANGAT KAYA SUMBER DAYA ALAM INI 

‘PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAT “TIDAK KUNJUNG TERSELSAI KAN KENAPA” ??…

JAWAPAN NYA : KASUS KASUS SERUPA SEPERTI DEMIKIAN TIDAK ADA YANG TERSELSAI KAN DENGAN MAXSIMAL SEBAGAI MANA MESTI NYA HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA REKUBELIK INDONESIA.

SEHINGGA KASUS KASUS SERUPA SEPERTI DEMIKIAN SEMAKIN LAMA SEMAKIN MENUMPUK 

PADA TIBAH,SAAT NYA..? SEMUA NYA BERMASALA ” 

ARTI NYA ?? ( PENEGAK HUKUM )
Untuk melihat secara khusus aspek hukum usaha perkebunan kelapa sawit terutama terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat konflik dengan masyarakat. 

Pertanyaan utama yang penting untuk diajukan dalam kajian hukum ini adalah apakah perkebunan kelapa sawit telah memenuhi seluruh kewajiban hukum usaha perkebunan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku? Pertanyaan ini diajukan dengan mendasarkan pada sejumlah temuan awal dari riset empirik MBM mengenai adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi namun belum/tidak memenuhi seluruh/sebagian kewajiban hukumnya. Jawaban atas pertanyaan utama ini akan membantu MBM merumuskan usulan-usulan kebijakan dalam rangka penyelesaian konflik, dan untuk Masyarakat korban dalam memperkuat posisi hukumnya ketika berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan utama diatas adalah melalui pemeriksaan hukum atau biasa disebut dengan Legal Audit.
Legal Opinion ??


Tujuan pengamatan dan pemantauan (LEGAL AUDIT)
a. Definisi dan tujuan

Secara umum legal audit didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan dan/atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan perusahaan Legal audit juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk daftar pengecekan (check list) menyangkut keterkaitan (saling tergantung) antara satu aturan dengan yang lainnya (Amos, 2005).
Pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan peraturan dan hukum sebagai alat pemeriksa aspek hukum umumnya digunakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan rencana bisnisnya, seperti :

Perusahaan yang akan melakukan Initial Public Offering ((IPO);

Perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, akuisisi;

Perusahaan yang akan melakukan transaksi kredit sindikasi;

Perusahaan yang akan dijual (dilaksanakan apabila pihak pembeli menginginkannya)

Namun demikian, legal audit tidak dibatasi hanya untuk bidang hukum bisnis. Sebagai sebuah alat kajian hukum, legal audit bisa digunakan untuk memeriksa aspek hukum untuk bidang hukum apa saja, bahkan untuk memeriksa produk-produk legislasi.
Legal audit ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan/pelanggaran perusahaan terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan pendapat hukum (Legal Opinion) yang menyatakan aturan hukum mana saja yang telah dipatuhi dan aturan hukum mana saja yang telah dilanggar.
b. Objek dan ruang lingkup pengamatan

Perusahaan dalam groups yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan alasan bahwa jaringan usaha group perusahaan pada bidang penanaman, pengolahan dan distibusi turunan kelapa sawit sudah mendunia dengan dukungan financial yang sangat besar serta memiliki wilayah operasi di 20 negara di 4 benua berbeda dengan fokus utama usahanya berada di Indonesia dengan rantai pasar dan modal di Malaysia, China, India dan Eropa. Produk-produk turunan dari minyak sawit mereka telah didistribusikan kepada lebih dari 50 negara di dunia.
Namun disisi lain, atensi atau perhatian terhadap group tertentu biasanya terhadap operasi perkebunan kelapa sawit juga telah menyebabkan ratusan bahkan ribuan keluarga kehilangan hak atas tanahnya baik yang berupa ladang dan hutan komunal dengan luas ribuan hektar. Dampak dari usaha perkebunan sawit juga menyebabkan kerusakan lingkungan terutama terhadap sumber-sumber air bersih. Situasi empirik tersebut akhirnya memicu terjadi konflik sosial yang bersifat struktural yang memperhadapkan masyarakat korban dengan perusahaan.
Ruang lingkup legal audit meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen formal perusahaan yang berhubungan dengan perizinan (izin Usaha, Izin Lokasi), dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kepemilikan alas hak atas tanah (SK HGU). Pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut tidak hanya melihat dan membaca isi dari dokumen, tetapi akan dilakukan verifikasi lapangan yang dalam hal ini akan mendayagunakan hasil riset empirik organisasi dan lembaga terkait serta catatan-catatan lapangan yang telah disusun oleh pihak-pihak terkait dan berkepentingan diwilayah operasional perkebunan dan pabrik beroperasi. Selanjutnya pemeriksaan dokumen akan diperdalam dengan aksenstuasi pada masalah pengadaan/pemerolehan tanah (land acquisition).
c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara penelusuran dokumen perusahaan yang didapatkan melalui permohonan data melalui instansi resmi pemerintah yang berada dimana perusahaan beroperasi maupun kepada perusahaan yang akan diaudit. Disamping itu, penelusuran dokumen juga akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh pelaku atau pegiat baik berupa hasil riset maupun catatan-catatan lapangan yang berhubungan dengan operasi kedua perusahaan yang akan diperiksa. Apabila data-data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini tidak dapat disediakan, maka pemeriksaan terhadap data tersebut tidak akan dilakukan dengan diberi catatan kosong.
d. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan cara membuat daftar pemeriksaan (checklist) yang menghubungkan antara data perusahaan dengan aturan pemerintah. Dalam daftar pemeriksaan akan ditambahkan kolom verifikasi lapangan yang memuat sejumlah informasi lapangan terkait kebenaran faktual dari data perusahaan yang diaudit berdasarkan hasil riset lapangan. Daftar pemeriksaan yang telah diisi kemudian akan diberi tanda (√) untuk katagori dipenuhi dan tanda (X) untuk katagori tidak dipenuhi. Berikut bentuk formulir pemeriksaan hukum yang akan digunakan :
Suatu Sarat Perusahaan perkebunan

Kewajiban Hukum Usaha Perkebunan

Dokumen perusahaan terkait

Verifikasi lapangan

Katagori penilaian
(√)

(X)
Perizinan
Pemerolahan Hak atas tanah
Terhadap hasil pemeriksaan hukum akan diberikan pendapat hukum yang menyatakan telah memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi kewajiban.
e. Penyajian Hasil

Seperti kebanyakan bentuk-bentuk dokumen dalam praktek hukum (Gugatan, Surat Kuasa, Legal Opini dan Surat Perjanjian) yang tidak memiliki standar baku mengenai bentuk dan struktur penyajiannya, legal audit pun tidak terikat pada satu format sajian. Namun demikian, dokumen hukum seperti halnya legal audit, terikat oleh kewajiban untuk mendasarkan argumentasi dan analisanya kepada peraturan perundang-undangan.
Menggunakan legal audit sebagai alat untuk memeriksa aspek hukum sebuah perusahaan merupakan bagian dari praktek hukum. Namun demikian, praktek hukum ini biasanya hanya mengandalkan metode normatif analitik yang linier_. Karenanya, cara analisa tersebut cenderung ”kering” dan jauh dari jangkauan alam nyata (kehidupan sosial sehari-hari). Untuk menghindari hasil yang analisa yang ”kering”, dalam legal audit ini akan diperkaya dengan pikiran-pikiran kritis yang melihat hukum tidak saja sebagai produk legal formal-prosedural tetapi juga sebagai hasil dari ”pertarungan” kepentingan kelompok-kelompok sosial. Oleh karenanya, fakta-fakta sosial yang menyertai akan dijadikan sebagai bahan untuk dianalisa. Dengan menggabungkan motode normatif analitik dan kritis, maka legal audit ini bisa dinamai sebagai critical legal audit (pemeriksaan hukum secara kritis).
BAGIAN KEDUA
TINJAUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mengenai Usaha Perkebunan
Audit hukum perusahaan perkebunan ini hanya akan memberikan titik tekan sampai pada keberadaan dokumen-dokumen hukum perusahaan dalam pembebasan tanah untuk perkebunan, sehingga bagian ini akan lebih banyak menggambarkan aturan-aturan pertanahan. Karena perusahaan contoh audit hukum ini adalah perusahaan yang telah lama mengoperasikan usaha perkebunan dan perusahaan yang baru melakukan usaha perkebunan, maka audit hukum ini akan melibatkan aturan-aturan yang berlaku pada saat usaha-usaha perkebunan tersebut mulai beroperasi.
Jika seseorang atau sebuah perusahaan ingin melakukan usaha perkebunan di Indonesia pada tahap awal harus melalui mekanisme penanaman modal, barulah kemudian masuk pada mekanisme perizinan perkebunan. Bagan dibawah ini menggambarkan secara sederhana alur prosedur hukum, mulai dari penanaman modal oleh investor sampai pada pemasaran Crude Palm Oil (CPO).
Pengusaha perkebunan pertama kali harus melalui mekanisme administratif penanaman modal dan setelah itu administrasi perizinan usaha perkebunan, dilanjutkan dengan administrasi perolehan tanah untuk perkebunan. Jika perkebunan beroperasi, maka pengusaha perkebunan akan terikat dengan beberapa ketentuan pengelolaan perkebunan, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dan terakhir sampai pada aturan pemasaran.
_
Deskripsi singkat persyaratan administratif dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perkebunan sawit, hanya akan dipaparkan sampai pada proses pengadaan tanah bagi perkebunan. Merujuk kepada kedua objek perusahaan yang akan diaudit, salah satunya adalah PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang mulai berdiri dan beroperasi sejak tahun 1992, maka aturan-aturan yang akan dideskripsikan adalah aturan-aturan yang berlaku sejak tahun tersebut.

Tata Cara Penanaman Modal :

Dalam khazanah hukum Indonesia, skema Penanaman modal terbagi atas dua yaitu pertama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kedua Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri tunduk kepada UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970. Sedangkan Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970. Kedua aturan UU tersebut saat ini telah dicabut oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM) yang tidak lagi memisahkan antara PMA dengan PMDN.
Berdasarkan Pasal 18 UU PMA, setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu pada Bab V. tentang Batas Waktu Berusaha, UU PMDN mengatur waktu berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun lama, dibatasi sebagai berikut :

Dalam bidang perdagangan pada tanggal 31 Desember 1977.

Dalam bidang industri berakhir pda tanggal 31 Desember 1997.

Dalam bidang-bidang usaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.
Jikalau Jangka waktu berusaha yang ditentukan bagi perusahaan asing berakhir, maka warga-negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan berusaha dengan jalan antara lain:

Mengalihkan modalnya ke bidang usaha lain yang batas waktu berusahanya belum berakhir;

mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional.
Sebagai tindak lanjut teknis penanaman modal tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
Keputusan Presiden (Keppres) ini membedakan prosedur PMDN dengan prosedur PMA. PMDN cukup mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan untuk PMA diperlukan persetujuan Presiden. Tahapan yang harus dilalui dalam PMDN adalah sebagai berikut :
Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM;

Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman Modal Dalam Negeri yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara;

Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada :

Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Departemen Keuangan;

Kepala badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.

Apabila penanaman modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :

Ketua BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan :

Angka Pengenal Importir terbatas;

Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk;

Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;

Izin Usaha Tetap.

Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat;

Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.

Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor;

Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk, Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya;

Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Ketua BKPM, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
Bagan Alur Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
_
Berdasarkan uraian proses dan bagan alur PMDN diatas, perusahaan PMDN memegang surat-surat sebagai bagian dari syarat administratif, sebagai berikut:
Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Surat Permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM;

Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara;

Surat Keputusan Ketua BKPM atas nama Menteri berisikan :

a. Angka Pengenal Importir terbatas;

b. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk;

c. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;

d. Izin Usaha Tetap.

Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Tentang Izin Lokasi;

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha;

Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO;

Surat Permohonan kepada BKPM tentang permohonan persetujuan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor;

Surat Keputusan Ketua BKPM Tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal menentukan prosedur Penanam Modal Asing (PMA) sebagai berikut:
Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 mempelajari lebih dahulu daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM;

Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM;

Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan;

Ketua BKPM menyampaikan tembusan permohonan dan pertimbangan tersebut kepada:

Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Departemen Keuangan.

Persetujuan/Penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada Ketua BKPM;

Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan presiden tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal;

Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara kepada :

Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Departemen Keuangan;

Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah;

Gubernur Kepala daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.

Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :

Ketua BKPM, atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan :

Angka pengenal importir terbatas;

Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk;

Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;

Izin Usaha Tetap.

Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional setempat;

Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.

Setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor;

Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya;

Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.

Bagan Alur Penanaman Modal Asing (PMA):

Berdasarkan uraian proses dan bagan alur PMA diatas, perusahaan PMA memegang surat-surat sebagai bagian dari syarat administratif, sebagai berikut :

Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Surat Permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM;

Keputusan Presiden Tentang Persetujuan Penanaman Modal Asing;

Surat Keputusan Ketua BKPM atas nama Menteri berisikan :

a. Angka Pengenal Importir terbatas;

b. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk;

c. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;

d. Izin Usaha Tetap.

Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Tentang Izin Lokasi;

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha;

Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO;

Surat Permohonan kepada BKPM tentang permohonan persetujuan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor;

Surat Keputusan Ketua BKPM Tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
Setelah setahun berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 ini diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal. Pada tahun 1999 Kepala BKM kembali mengeluarkan keputusan untuk mengatur tata cara penanaman modal. Tata cara tersebut diatur dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/Sk/1999 Tanggal 6 Oktober 1999 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Pada tahun 2004 Kepala BKPM kembali mengeluarkan perubahan dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing

Keputusan kepala BKPM ini menentukan prosedur penanaman modal sebagai berikut:
Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM;

Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA ditandatangani oleh Kepala BKPM;

Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal. Perizinan pelaksanaan penanaman modal terdiri atas :

Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa :

Angka Pengenal Importir Terbatas;

Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi;

Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa :

Izin Lokasi;

Sertifikat Hak Atas Tanah;

Izin Mendirikan Bangunan;

Izin Undang-Undang Gangguan/HO.
Bagan Alur Penanaman Modal

_
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004, perusahaan memiliki surat-surat sebagai berikut :

Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dari Kepala BKPM;

Angka Pengenal Importir Terbatas;

Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi;

Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya;

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;

Izin Lokasi;

Sertifikat Hak Atas Tanah;

Izin Mendirikan Bangunan;

Izin Undang-Undang Gangguan/HO.
Izin Usaha Perkebunan
Sejak PT. PHP beroperasi sampai dengan dibukanya perkebunan sawit oleh Wilmar Groups di Sambas (PT.WSP), kebijakan perizinan perkebunan telah berkali-kali berubah. Pertama, berlaku Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/1991 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 753/Kpts/KB.550/12/1992 yang menetapkan pengembangan perkebunan besar dan tatacara persetujuan prinsip usaha perkebunan. Selanjutnya kebijakan ini diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Deskripsi ini akan menggambarkan perizinan perkebunan yang berlaku pada masa kedua perusahaan tersebut memulai usahanya yaitu (i) Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, (ii) Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan (iii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, memberikan pengertian Usaha perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha Industri Perkebunan Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan penanaman, dan perubahan jenis tanaman. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang pengaturan, pembinaan dan pengembangannya menjadi wewenang Menteri Pertanian.
Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan
Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan diberikan kepada Perusahaan Perkebunan, baik yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN untuk melakukan kegiatan persiapan pembangunan kebun dengan memperhatikan kebijaksanaan teknis yang telah digariskan, kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat sesuai dengan kewenangan pemberian izin, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dilengkapi dengan Persyaratan :

Surat pengarahan lahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat;

Rencana kerja usaha budidaya perkebunan;

Akte Pendirian Perusahaan termasuk Perubahannya;

Rekomendasi/dukungan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.g Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat berdasarkan hasil prasurvey calon lokasi;

Peta Calon Lokasi dengan skal_a 1:100.000.

Persatujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan atas permintaan pemohon dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan Formulir Model PPUB-4. Perpanjangan diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I dengan menggunakan Formulir model PPUB-7Syarat perpanjangan yang harus di penuhi :

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dengan menggunakan Formulir Model PPUB-5;

Alasan perpanjangan;

Rekomendasi/dukungan dari Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau kepala dinas perkebunan Dati II setempat berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model PPUB-6.

Perusahaan Perkebunan yang telah memperoeh Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya perkebunan, wajib menyampaikan laporan kemajuan peaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada pejabat dengan menggunakan formulir Model PPUB-5;

Apabila perpanjangan ke II telah berakhir, Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan kembali melalui pembaharuan untuk jangka 1 tahun, sebanyak 1 kali. Pembaharuan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan diterbitkan dengan menggunakan formulir Model PPUB-8 apabila setelah dilakukan penelitian lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukan kesungguhan dan pemohon untuk melakukan usaha budidaya perkebunan yang dituangkan dalam Berita Acara denga menggunakan Formulir Model PPUB-9. Surat permohonan pembaruan perpanjangan persetujuan prinsip perkebnan dilengkapi persyaratan sebagi berikut :

Laporan Kegiatan Pembangunan di Lapangan;

Laporan Hambatan/kendala yang timbul;

Studi kelayakan Usaha budidaya perkebunan;

Lokasi dimaksud tidak mengalami perubahan.
Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki keputusan Hak Guna Usaha dan telah melaksanakan penanaman dapat mengajukan permohonan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan. Lokasi Hak Guna Usaha dan jenis tanaman yang diusahakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;

Izin Usaha Budidaya Perkebunan Besar diberikan oleh Manteri Pertanian dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatannya. Dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada : 1) Direktur Jenderal Perkebunan, untuk usaha budidaya perkebunan dengan luas areal lebih dari 200 hektar, dan Usaha Industri Perkebunan dan 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I untuk usaha budidaya perkebunan dengan luas areal antara 25 hektar sampai dengan 200 hektar.

Permohonan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan diajukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I dengan menggunakan formulir Model PPUB-11 yang dilampiri dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat;

Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan serta laporan diterima Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat menerbitkan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan dalam bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam formulir Model PPUB-12, atau menunda/menolak pemberian Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan dengan menggunakan Formulir Model PPUB-3.
Syarat Izin Usaha Budidaya Tetap Perkebunan Besar :

Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Koperasi, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta;

Usaha Perkebunan dapat pula dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang dibentuk menurut hukum Indonesia,berkedudukan di Indonesia oleh Warga Negara dan atau Badan Hukum Asing dan modalnya dimiliki secara patungan antara modal asing dengan modal warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia maupun secara langsung dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing;

Dalam hal usaha perkebunan dilakukan dalam bentuk patungan, maka sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal yang disetor pada waktu pendiriannya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;

Dalam hal Usaha Perkebunan dilakukan Sepenuhnya oleh badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sejak berproduksi komersial, menjual sebagian sahamnya kepada Warga Neqara Indonesia dan ataau badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui Pasar Modal dalam negeri. Pelaksanaan pengalihan sebagian sahamnya harus dilaporkan kepada Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan.
Untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan :

Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebuanan;

Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha;

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan denga menggunakan Formulir PPUB-5;

Kondisi kebun telah memenuhi persyaratan teknis;

Telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL);

Studi Kelayakan Usaha Budidaya Perkebunan untuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;

Rekomendasi/dukungan dari Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II, yang dibuat berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Untuk memperoleh rekomendasi/ dukungan perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan Dati I/ Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat, dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, kepala Dinas Perkebunan Dati I/ Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat setelah mengadakan penelitian ke lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Usaha Budidaya Perkebunan dengan menggunakan Formulir Model PPUB-10 dan sela_mbat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani, Kepala Dinas Perkebunan Dati I/ Dati II menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat;

Dalam hal penelitian tidak dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat pada waktu yang ditentukan , pemohon yang bersangkutan dapat melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat.
Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Pada tanggal 23 Mei 2002 Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Keputusan Mentan No. 357-2002 ini dimaksudkan untuk merespon situasi penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom.
Ruang lingkup Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ini meliputi:

jenis, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha;

syarat-syarat perizinan usaha perkebunan;

tatacara perizinan usaha perkebunan; dan

pembinaan dan pengawasan.
Syarat–Syarat Perizinan Usaha Perkebunan

Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat keterangan domisili;

Rencana kerja usaha perkebunan;

Rekomendasi lokasi dari instansi Pertanahan;

Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan;

Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;

Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;

Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;

Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.
Syarat Lain

Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri;

Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i;

Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Untuk memperoleh IUP-B_ perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat keterangan domisili;

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);

Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

Rencana kerja pembangunan perkebunan;

Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPl) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan

Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Perolehan Tanah Untuk Perkebunan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 ini menentukan bahwa untuk memperoleh izin lokasi, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Surat permohonan ini melampirkan :

Surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN;

Surat pemberitahuan persetujuan presiden bagi PMA;

Surat persetjuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non PMA & PMDN.
Surat permohonan ini ditembuskan kepada 1) Kepala kantor wilayah, 2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi vertikal teknis di daerah tingkat II untuk non PMA/PMDN dan 3) Badan Perencanaan Daerah TK II.
Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
Kepmenag/Ka.BPN ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Paket Deregulasi Oktober 1993 bidang pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
Peraturan ini menentukan perolehan tanah untuk kepentingan perkebunan dapat melalui dua katergori 1) perolehan tanah melalui pemindahan hak, yang berasal dari tanah hak milik, tanah hak guna bangunan, tanah hak guna usaha dan tanah hak pakai, 2) perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan atas tanah. Tatacara perolehan yang pertama, terikat dengan sertifikat alas hak, sedangkan perolehan hak atas tanah jalur kedua dilakukan untuk tanah-tanah yang tidak bersertifikat. Semua tanah dalam kasus ini berada dalam ruang lingkup upaya kedua.
Menurut Kepmen/Kep BPN No. 21 Tahun 1994 ini, penyerahan atau pelepasan atas tanah untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan formulir yang telah ditentukan.
Jika diperlukan, sebelum penyerahan atau pelepasan atas tanah untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat diadakan perjanjian kesediaan menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah dengan formulir yang ditentukan yang berisi kesepakatan bahwa, dengan menerima ganti kerugian, pemegang hak bersedia :

Menyerahkan tanah Hak Miliknya sehingga tanah tersebut jatuh pada negara.

Melepaskan HGU, HGB atau Hak Pakainya sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara, untuk kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak atas tanah yang sesuai dengan keperluan perusahaan tersebut.
Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
_Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
Surat keputusan pemberian Izin Lokasi di tandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin olah Bupati/Walikotamadya atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya dan diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dimana terdapat kewajiban untuk berkonsultasi dengan pemegang hak atas tanah yang mencakup aspek-aspek a) penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut, b) Pembebasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui, c) Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan dan d) Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
Sebelum izin lokasi diterbitkan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah. Rapat koordinasi ini disertai dengan kegiatan berkonsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah tentang aspek-aspek a) penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut, b) Pembebasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui, c) Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan dan d) Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
Jangka waktu Izin lokasi diberikan berdasarkan luasan tanah yang dibutuhkan sebagai berikut;

Untuk luasan tanah yang dibutuhkan untuk investasi adalah sampai dengan 25 Ha maka ijin lokasi diberikan selama 1 tahun;

Untuk tanah seluas 25 s/d 50 Ha, jangka waktu yang diberikan waktu selama 2 tahun; dan

Untuk luasan lebih 50 Ha jangka waktu yang diberikan adalah 3 tahun;

Jika dalam masa satu ijin lokasi, pembebasan lahan belum sampai pada luasan yang dibutuhkan, tapi telah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tersebut, maka perpanjangan dapat diberikan selama 1 tahun;

Tapi jika perolehan tanah tidak dapat diselesaikan pada masa ijin lokasi dan perpanjangannya, maka pada tanah-tanah yang sudah dapat diperoleh ditentukan tindakan-tindakan :

dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; atau

dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
Setelah pengusaha perkebunan memperoleh ijin lokasi, pengusaha perkebunan ini berhak untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi, hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan
Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Bagian IV. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
PP No. 40 Tahun 1996 ini menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Jika tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.
Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat; 1) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut, 2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan 3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian Hak Guna Usaha wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 3 Tahun 1999, wewenang pemberian HGU dibagi atas luasan yaitu BPN Pusat untuk luas tanah lebih dari 200 Ha dan Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk luas sampai dengan 200 Ha.
Pendaftaran tanah, termasuk untuk HGU diatu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini mengatur Obyek pendaftaran tanah meliputi:
Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

tanah hak pengelolaan;

tanah wakaf;

hak milik atas satuan rumah susun;

hak tanggungan;

tanah Negara.
Bagian Ketiga peraturan pemerintah ini tentang Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pasal 10, mengatur bahwa (i) satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan, (ii) khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya, (iii) Untuk tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.
Pemberian hak dan pendaftaran tanah negara untuk HGU lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan setingkat peratutan/keputusan menteri yaitu (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, (ii) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, (iii) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan (iv) Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 Tentang SPOPP.
Berdasarkan Pasal 19 Permen Agraria / Kepala .BPN Nomor 9 tahun 1999 Permohonan HGU harus dilampiri dengan:

Fotokopi identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;

Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;

Ijin lokasi atau surat penunjukan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanam Modal Asing tertentu.
Sementara itu, setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha diterima, Kepala Kantor Wilayah menjalankan proses penerbitan surat keputusan pemberian HGU sebagai berikut :

Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, apabila data tersebut belum lengkap, maka kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;

Mencatat pada formulir isian;

Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan;

Memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah;

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada Peta Bidang Tanah, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur dan melakukan pengukuran secara Kadasteral;

Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah B, akan diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alas an penolakannya;

Sedangkan dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai persyaratan pendapat dan pertimbangannya.
Kewajiban Lingkungan Perusahaan Perkebunan
Kewajiban lingkungan perusahaan pada tingkat undang-undang pertama kali dimuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215). Pasal 7 UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Ketentuan ini ditindaklanjuti pada Pasal 16 yang mengatur setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.
Pada bagian penjelasan Pasal 16, dinyatakan bahwa pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.
Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh:
besar jumlah manusia yang akan terkena;

luas wilayah penyebaran dampak;

lamanya dampak berlangsung;

intensitas dampak;

banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;

sifat kumulatif dampak tersebut;

berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Selain itu, pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebagai tindak lanjut pengaturan AMDAL dalam UU No. 4 Tahun 1982, pemerintah kemudian membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
PP No. 51 Tahun 1993 ini menentukan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang dirncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sementara itu paket dokumen yang harus diajukan oleh perusahaan ketika berusaha adalah analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Ketiga dokumen ini harus mendapat persetujuan instansi yang berwenang setelah mendapat penilaian dari Komisi Amdal_. Dibawah ini adalah bagan prosedur AMDAL berdasarkan PP 51 tahun 1993 ini.
Bagan Prosedur AMDAL

PP No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL
_
Berdasarkan ketentuan ini, secara administrative perusahaan perkebunan sejatinya memiliki surat dan dokumen yaitu :
Surat penyampaian kerangka acuan AMDAL oleh pemrakarsa kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan;

Surat penyampaian Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab;

Bukti penerimaan dokumen dari instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa;

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan;

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan;

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan;

Surat keputusan penetapan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
Setelah kurang lebih lima belas tahun UU Nomor 4 Tahun 1982 berlaku, pada tahun 1997 pemerintah mengundangkan aturan penggantinya yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
UU No. 23 Tahun 1997 ini lebih memperinci tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 15, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 16 menentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Untuk itu pengusaha dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. Selain itu pada Pasal 17 menentukan juga setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
Khusus mengenai pengaturan AMDAL, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838). PP ini menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
PP ini menentukan kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
jumlah manusia yang akan terkena dampak;

luas wilayah persebaran dampak;

intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;

sifat kumulatif dampak;

berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Berdasarkan PP ini, pemrakarsa menyusun kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Kerangka acuan disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dengan ketentuan :

di tingkat pusat diajukan kepada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;

di tingkat daerah diajukan kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.
Untuk itu Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis dampak lingkungan hidup. Kerangka acuan ini dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan dan keputusan atas penilaian kerangka acuan wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan. Selanjutnya instansi bertanggung jawab menerbitkan keputusan setuju atau tidak stuju atas kerangka tersebut.
Berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab tersebut, Pemrakarsa menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Setelah selesai, pemrakarsa kemudian mengajukan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, kepada :

di tingkat pusat diajukan Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;

di tingkat daerah diajukan Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.
Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai:

di tingkat pusat dinilai oleh komisi penilai pusat;

di tingkat daerah dinilai oleh komisi penilai daerah.
Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.
Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Bagan dibawah ini menggambarkan prosedur penyusunan AMDAL berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999.
Bagan Prosedur AMDAL

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Amdal

_
Berdasarkan ketentuan ini, secara administrative perusahaan perkebunan sejatinya memiliki surat dan dokumen yaitu :

Surat penyampaian kerangka acuan penyusunan AMDAL dari pemrakarsa kepada instansi;

Bukti penerimaan kerangka acuan penyusunan AMDAL dari komisi penilai AMDAL;

Surat keputusan instansi yang bertanggung jawab atas penilaian kerangka acuan AMDAL;

Dokumen analisis dampak lingkungan hidup;

Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup;

Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup;

Surat keputusan Instansi yang bertanggung jawab tentang kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
Kewajiban Lingkungan Lainnya

Sejak tahun 1997, kebakaran hutan menjadi isu penting dalam pengelolaan lingkungan, termasuk metode pembersihan lahan untuk kepentingan perkebunan dengan metode bakar. Pada tahun 2004, pemerintah mengundangkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 26 UU ini menyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Akibat perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila tindakan ini dilakukan dengan sengaja.
Lampiran 1:
Syarat legal prosedural Izin Usaha Perkebunan (Permentan 26/2007)
No.

Syarat Administrasi

Terpenuhi

Catatan
Ya

Tidak
Syarat dan tata cara permohonan izan usaha perkebunan
1

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat keterangan domisili;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
6. Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
8. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPl) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
12. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
13. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
2

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Surat keterangan domisili;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.’000;
7. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
8. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
9. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
10. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
3

Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
Pembinaan dan pengawasan perkebunan
4

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:
1. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
2. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
4. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
6. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakatlkoperasi setempat; serta
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
Ketentuan administrasi
5

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf , b, c, e, f, 9 dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
6

Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.
7

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.
8

Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
9

Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.
10

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.
Definisi istilah yang digunakan dalam Permentan No. 26/Permentan/ar.140/2/2007
1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

2. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang pengelola usaha perkebunan.

7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

8. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

9. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

10. Izin Usaha Perkebunan (lUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh BupatilWalikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yangluas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

14. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh BupatiMJalikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.

15. Kinerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.

16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkeburian.
Lampiran 2:

Daftar periksa Izin Lokasi usaha perkebunan
No.

Syarat administrasi

Terpenuhi

Catatan
Ya

Tidak
Tanah yang dapat ditunjuk dengan izin lokasi
1

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.
2

Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan suatu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan yang telah ditetapkan
3

Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
Jangka waktu izin lokasi
4

Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
1. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha: 1 (satu) tahun;
2. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha: 2 (dua) tahun;
3. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 3 (tiga) tahun.
5

Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu lain Lokasi.
6

Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50%o dan luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
1. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
2. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
Tata cara pemberian izin lokasi
7

Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
8

Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin olah Bupati/Walikotamadya atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya.
9

Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
10

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
11

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi aspek sebagai berikut:
1. Penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
2. Pembebasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
3. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
4. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
Hak dan kewajiban pemegang izin lokasi
12

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
13

Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
14

Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud peda ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum
15

Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya
15

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
Definisi istilah yang digunakan dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi PMA/PMDN

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

2. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.

4. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

5. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Lampiran 3

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN
No.

Syarat Administrasi

Terpenuhi

Catatan
Ya

Tidak
1. Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a.

nama perseroan
b.

merek perusahaan
a. tanggal pendirian perseroan
b. jangka waktu berdirinya perseroan
c.

kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
izin-izin usaha yang dimiliki
d.

1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan
e.

1. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris
2. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
3. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
4. nomor dan tanggal tanda bukti diri
5. alamat tempat tinggal yang tetap
6. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
7. tempat dan tanggal lahir
8. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
9. kewarganegaraan pada saat pendaftaran
10. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8
11. tanda tangan
12. tanggal mulai menduduki jabatan;
f.

Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.

1. modal dasar
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor
H

1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
2. Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:
a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1; 3). nomor dan tanggal tanda bukti diri;
b. alamat tempat tinggal yang tetap,
c. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
d. tempat dan tanggal lahir;
e. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
f. kewarganegaraan;
g. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8
h. jumlah saham yang dimiliki
i. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
3. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian
4. Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 11
Definisi istilah hukum dalam UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukandalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan);

2. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan (UU No. 3 tahun 1982);

3. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (UU No. 3 tahun 1982);
Syarat administratif-prosedural berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
No.

Syarat Administrasi

Terpenuhi

Catatan
Ya

Tidak
Pendirian Perseroan Terbatas
1

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
4

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
5

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
7

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
8

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
9

Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangkurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
10

Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
11

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. alamat lengkap Perseroan.
12

Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
13

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
15

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
16

Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
17

Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
18

Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
19

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
20

Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
21

Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
22

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
23

Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannyadilakukan oleh pendiri.
24

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.
25

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan

penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
26

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
27

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
28

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.
29

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
30

RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
31

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
32

Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
33

Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.
34

Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
35

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
36

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
37

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
38

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
Anggaran Dasar
1

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
2

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
3

Anggaran dasar tidak boleh memuat :
1. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
4

Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
5

telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
1. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
3. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
4. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
5. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
6. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
6

Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
7

Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.
8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah
9

Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
10

Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.
11

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Perubahan Anggaran Dasar
1

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
2

Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
3

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator.
4

Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
5

Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
6

Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
jangka waktu berdirinya Perseroan;
besarnya modal dasar;
pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
7

Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
8

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
9

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
10

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
11

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
12

Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.
13

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
14

Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.
15

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
16

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
17

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.
18

Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
19

Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
20

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
21

Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.
22

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:
a. persetujuan Menteri;
b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan
23

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:
1) bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
2) isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
3) terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.
24

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.
Daftar Perseroan
1

Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
2

Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
3

Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;atau
c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
4

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5

Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
6

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pengumuman
1

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
2

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Definisi istilah yang digunakan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia
Definisi dan pengertian dalam UU No. 32 tahun 2009

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Lampiran
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara

Undang-undang No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Undang-undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16: Tambahan Lembaran Negara No.2890) Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (PERUM)

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.1 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan No.98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Miliki Negara

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.6 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.45 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan No.12 Tahun 1998 Tentang Perusahan Perseroan (Persero)

Peraturan PemerintahanRepublik Indonesia No.64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM)

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.104 Tahun 2002 Tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.117 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Banyuasin 17 Agustus 2016

Masyarakat Banyuasin Menggugat
        “MBM”
     Roni Paslah
Phone : +6282280023160

Website : https://ronihalix2014.wordpress.com

Email : mbm.menggugat99@gmail.com
https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/07/22/panduan-dasarbagi-aktifis-dan-masyarakat/

Iklan

Satu respons untuk “Checklist Legal Audit Pembuktian Dugaan KKN Di Tubuh Perusahaan Perkebunan PT Sumatera Anugerah Jaya

  1. Ini Sangat tidak wajar Atas temuan Tem kita di lapangan Sangat mengejut kan PT SAJ tsb Pada hal letak nya sangat dekat Kota kabupaten Pengkalan balai yg pling dekat lagi dengan Pusat perkantoran Kecamatan Suak Tape Kab Banyuasin Sum-Sel

Komentar ditutup.