MBM Menyata,kan Sikap Mengenai Lelang Tender Proyek Pekarjaan Khusus nya Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Harus di Batal Kan Demi Hukum

MBM Menyata,kan Sikap Mengenai Lelang Tender Proyek Pekarjaan Khusus nya Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Harus di Batal Kan Demi Hukum
MBM Menyata,kan Sikap Mengenai Lelang Tender Proyek Pekarjaan Khusus nya Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 

MBM Meminta Kepada DPRD Kab Banyuasin Dan Seluruh Instansi Penegak hukum Untuk Membatal Kan Kontrak Kerja Terhadap Perusahaan-Perusahaan Yang Suda Di Nyatakan Pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Di Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Tahun Anggaran ( APBD/APBN) 2016 

MBM Oktimis Kalau adanya Tindakan Gretipikasi, Penyuapan(bribery)’Mengenai Hasil Pemenang Lelang Proyek Di Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Tahun Anggaran (APBD/APBN)tahun Anggaran 2016 

Yang Dilakukan Oleh Pihak perusahaan Pemenang Lelang Tender Tersebut Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Umar Usman ,Sekda kab Banyuasin IR Pirmansah,Dan Bupati Kab Banyuasin Yan Anton Perdian. 

Mengigat Suda terjadi Oprasi Tangkap Tanggan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI Pada Hari Minggu 04 September 2016 di Ruma dinas Bupati Kabupaten Banyuasin Di Pengkalan Balai Terkai Penyuapan Sala Satu Lelang Tender Proyek Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Sum-Sel.

Pelanggaran-Pelanggaran,Yang Sering Kali Terjadi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemda Kabupaten Banyuasin Sum-Sel.

                Rate This


” MBM ”

       “pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Setiap tahunnya, kerugian negara terkait pengadaan barang dan jasa mencapai rata-rata 36 Triliun. Lebih miris lagi, dari kasus-kasus korupsi yang ditemukan, 70 persen di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa!
Dalam artikel ini, MBM juga sebutkan beberapa indikasi kebocoran yang dapat dilihat MBM dalam pengadaan barang dan jasa, yakni Khusus nya Di Pengadaan Barang Dan Jasa Pemda Kab Banyuasin Sum-Sel.
Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien

Banyaknya barang/jasa yang dibeli tidak bisa dipakai

Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari ”atas”, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata

Mudah rusaknya infrasturuktur (masa pakai hanya mencapai 30-40 persen)

Perbedaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain

Persentase tertentu yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi

Berbicara soal aturan pengadaan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan Tetapi Msalahnya, justru aturan ini yang paling banyak dilanggar dalam kasus-kasus korupsi yang terbongkar (Menurut Kapasitas MBM)
Apa sih isi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 ini?
Secara maksud dan tujuan, Keppres ini dikeluarkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Keppres ini juga mengatur mengenai Etika Pengadaan, yang harus dipatuhi oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dengan pengadaan, di antaranya:
bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa (yang seharusnya dirahasiakan) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait (conflict of interest)

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Selain itu, juga diatur mengenai perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi:
berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan..!!
PERATURANYANGDITERAPKAN :

1)Peraturan Perundang undangan terkait di sesuaikan dengan Azas Legalitas (Pasa l1 ayat(1) KUHP).

2)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana di ubah Pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, di ubah Kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, di ubah Ketiga dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3)Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

Banyuasin 09 September 2016

              “MBM”

Masyarakat Banyuasin Menggugat

Iklan