Repotasi Dan Legalitas Antirasua Komisi Pemberantasan Korupsi‎ KPK Saat Ini Di Pertaruh Kan’Folitik Transaksional,Balter Selalu Di Tuding Kan.

MBM Meminta Kepada DPRD Kab Banyuasin Dan Seluruh Instansi Yang Terkait Untuk MembatalKan Kontrak Kerja Terhadap Perusahaan-Perusahaan Yang Suda Di Nyatakan Pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Di Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Demi Hukum, 

Harus Dilakukan Proses Lelang Tender Ulang Menurut Ketentuan Dan Aturan yang Berlaku Secara ‘Efesien,Efektif,Transparan,Terbuka,Adil/Tidak,Diskeriminatif dan Akuntabel .Seperti Yang Tertuwang Di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerinta Nomor 19 Tahun 2015.  

Menyikapi Prahara Serta Polimik Yang Selama Ini Suda Terjadi Masyarakat Banyuasin Menggugat MBM,Sangat Yakin adanya Tindakan Gretipikasi, Penyuapan (bribery)’ Mengenai Hasil Pemenang Lelang Proyek Di Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Yang Sumber dana Nya Dari (APBD/APBN) Kab Banyuasin Sum-Sel Yang Dilakukan Oleh Pihak perusahaan Pemenang Lelang Tender Tersebut Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Umar Usman ,Sekda kab Banyuasin IR.H.Firmanyah,M.Sc. Dan Bupati Kab Banyuasin Yan Anton Ferdian,SH.Yang Selama Ini Terjadi” 

Dalam Kesempatan ini Baru Terbukti Oprasi Tangkap Tanggan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI Pada Hari Minggu 04 September 2016 di Ruma dinas Bupati Kabupaten Banyuasin Di Pengkalan Balai Terkai Penyuapan Sala Satu Lelang Tender Proyek Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Sum-Sel.
Dari Terungkap nya Dugaan Suap dan Gretipikasi Yang Suda Di lakulan Oknum Bupati Kab Banyuasin Beserta 5 Orang Rekan Nya.. Suatu BaroMeter Pembuktian Dan Fakta Nya Proses Lelang Tender Proyek Pekerjaan Di Pemerinta Daerah Kabupaten Banyuasin Sum-Sel.Selama Ini Yang Kami Ketahui Seperti Itu la’ Semuah Perusahaan Untuk Mendapat Kan Dan Atau Memenag Kan Lelang Tender Proyek Di Pemda Kab Banyuasin Merupakan Keharussan Berikan Suap Lazim Di Bilang Pih Untuk Sekda Atau Bupati Guna Mendapat kan Proyek pekerjaan Mengenai Lelang Tender Di LPSE yang Di Maksut Sejau Ini Hanya Pormalitas Belaka Namun Akan Tetapi Panitia LPSE Membuat Rekayasa Sehingga Proses Lelang Tender Memang Betul2 Sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang Ada’ Bisa di Bilang Aktor Rekayasa Documen Penawaran Dll Guna Menyulap Proses Lelang Berlangsung Sebagai Mana Mesti Nya Sesuai Dengan Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pegawai ULP la Yang Men Sutradarai ini Semua .

Kebenaran dan Fakta nya LPSE Kab Banyuasin Hanya la Pormalitas Saja Mala Menjadi Beban Potongan % Atas Nilai Proyek Yang Di dapat kan Oleh Kontraktor Saja,,Sehingga Bagi Mereka Perbuatan Tersebut Bukan Lagi Suatu Kejahatan, proses seperti Demikian Dianggap Suatu Ketentuan Dan Kuwajipan Untuk Mendapat kan / Memenang Kan Suatu Tender Proyek Pekerjaan. Meng,akibat Kan Negarag Dalam Hal ini Pemda Kab Bayuasin Sum-Sel Dirugi kan Tidak terhingga Nilai dan Jumla Nya” Suda Pasti Dampak Dari Perbuatan Tersebut Pekerjaan Nya Pun Tidak Ada Bukti Nya dan Mempaat Bagi Masyarakat Karna Pejabat Pemda Kab Banyuasin Mempuyai Pisi dan Misi : Yang Penting Ada Bukti Bangunan Sajah ‘ Sama Sekali tidak ada Bertujuan Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Merupakan Tujuan Pokok Pembangunan Baik Sruktur Maupun Imprasetruktur.

+) Ayo kita Sama2 Kroscex Fakta Di Lapangan Nya ..??

+ ) Andai Proses lelang tender Proyek Di Dinas Pendidikan Kab Banyuasin Sum-Sel Tahun Anggaran 2016 Tidak Di batal Kan Kontrak yang Ada,,???
+ ) Dan Tidak di Laku kan Proses Lelang Tender Ulang Sebagai Mana Mesti nya Mengacu Ke Keppres No 80 Tahun 2003 Timbul Pertanyaan Yang Besar Kepada Pemda Kab Banyuasin..???

+ ) Ada Apa” … Mau dijadikan Apa Pemerintahan Kab Banyuasin Ini..???
+) Lalu Apa Beda nya Sekda Kab Banyuasin IR.H.Firmanyah,M.Sc. Yang Menerima Suap/Gretipikasi dari Kontraktor …???
+) Terhadap Bupati Kab Banyuasin Yan Anton Ferdian,SH. ..????
+) Kenapa Bupati Kab Bayuasin Yan Anton Ferdian Menerima Gretipikasi /Suap Di Tangkap KPK..???
+) Sementara Selama ini Yang Menerima Gretipikasi Dari Kontraktor Itu Kan Sekda Kab Banyuasin IR.H.Firmanyah,M.Sc..Kenapa IR.H.Firmanyah,M.Sc.

Tidak di Tangkap KPK…???

+) Ada Apa Dengan KPK…..???

+) Bapak /Ibuk ” Komisi Pemberantasan Korupsi KPK “Semua Orang Tahu Dan Suda Menjadi Rahasia Umum Kalau Sau Darah Ir.H.Firmanyah,M.Sc Yang Mengatur Dan Menyeting Proyek pembangunan Kab Banyuasin ” Sama Hal NyaGretipikasi /Suap Pembayaran Dari Kontraktor Atas Proyek yang di dapat kan Mereka” Seluruh Uang Hasil Suap Tersebut 100% Firmanyah Yang Menerima Nya …???

Penegaan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Yang Di komandang Kan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi‎ KPK….  

Seperti nya Tertular Wabah Penyakit Yang Cukup Berbahaya Untuk Kelangsungan Penegaan Hukum Kasus KKN Di Bangsa Indonesia Ini Dampak Nya Sanggat Besar Mengenai Kemuslahatan Masyarakat Banyak   
“Folitik Transaksional Alias Balter ”
Dan Saat ini Pun Repotasi dan Ke Apsahhan Lembaga Berjukan Antirasua ini Pun  Sangat Di Pertaru Kan Demi Segelintir Orang Yang Mempunyai Janji Polotik (….) Wajar Sajar Penilayan Banyak Toko Mayarakat Sangat Meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Selama Ini Sangat Banyak Di Harap Kan Oleh Masyarakat Indonesia.
Lalu Siapa lagi dan Lembaga Apa Lagi Yang Bisa Di Harap Kan Saat Ini Untuk Memeragi Tindak Pidana Korupsi….???

http://koranrajawalinusantara.com/2016/09/07/kpk-geledah-empat-lokasi-dugaan-suap-bupati-banyuasin/

http://palembang.tribunnews.com/2016/09/04/breaking-news-dikawal-polisi-rombongan-petugas-kpk-tangkap-bupati-banyuasin-di-rumah-dinas

Uploading…

Pelanggaran-Pelanggaran,Yang Sering Kali Terjadi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemda Kabupaten Banyuasin Sum-Sel.

” MBM ”

                       “pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Setiap tahunnya, kerugian negara terkait pengadaan barang dan jasa mencapai rata-rata 36 Triliun. Lebih miris lagi, dari kasus-kasus korupsi yang ditemukan, 70 persen di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa!

Dalam artikel ini, MBM juga sebutkan beberapa indikasi kebocoran yang dapat dilihat MBM dalam pengadaan barang dan jasa, yakni Khusus nya Di Pengadaan Barang Dan Jasa Pemda Kab Banyuasin Sum-Sel.

Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien
Banyaknya barang/jasa yang dibeli tidak bisa dipakai
Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari ”atas”, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata
Mudah rusaknya infrasturuktur (masa pakai hanya mencapai 30-40 persen)
Perbedaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain
Persentase tertentu yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi
Berbicara soal aturan pengadaan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan Tetapi Msalahnya, justru aturan ini yang paling banyak dilanggar dalam kasus-kasus korupsi yang terbongkar (Menurut Kapasitas MBM)

Apa sih isi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 ini?

Secara maksud dan tujuan, Keppres ini dikeluarkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Keppres ini juga mengatur mengenai Etika Pengadaan, yang harus dipatuhi oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dengan pengadaan, di antaranya:

bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa (yang seharusnya dirahasiakan) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait (conflict of interest)
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
Selain itu, juga diatur mengenai perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi:

berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan..!!

PERATURANYANGDITERAPKAN : 
1)Peraturan Perundang undangan terkait di sesuaikan dengan Azas Legalitas (Pasa l1 ayat(1) KUHP).

2)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana di ubah Pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, di ubah Kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, di ubah Ketiga dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3)Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

Banyuasin 09 September 2016

                        “MBM”

Masyarakat Banyuasin Menggugat

http://palembang.tribunnews.com/2016/09/04/breaking-news-dikawal-polisi-rombongan-petugas-kpk-tangkap-bupati-banyuasin-di-rumah-dinas

https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/09/11/mbm-menyatakan-sikap-mengenai-lelang-tender-proyek-pekarjaan-khusus-nya-di-dinas-pendidikan-kabupaten-banyuasin-tahun-anggaran-2016-harus-di-batal-kan-demi-hukum‎

Iklan

Satu respons untuk “Repotasi Dan Legalitas Antirasua Komisi Pemberantasan Korupsi‎ KPK Saat Ini Di Pertaruh Kan’Folitik Transaksional,Balter Selalu Di Tuding Kan.

Komentar ditutup.